CIANJUR, suarajabarbanten.my.id — Kodim 0608 Cianjur bersama Rumah Bersama Urang Cianjur (RBUC) resmi memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mendorong kemandirian ekonomi desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Pertemuan strategis ini digelar di Aula Terbuka Makodim dan menghadirkan pemangku kepentingan dari unsur pemerintah daerah, pertanahan, hukum, serta dinas teknis.
Komandan Kodim 0608, Letkol Inf. Bistok Barry Simarmata, menegaskan peran TNI sebagai fasilitator ruang dialog dan solusi atas tantangan ekonomi masyarakat. Kodim, kata dia, membuka diri sebagai simpul kolaborasi agar program ekonomi berbasis desa berjalan terarah, legal, dan berkelanjutan.
Salah satu isu krusial yang dibahas adalah legalitas lahan minimal 1.000 m² sebagai syarat operasional KDMP. Untuk mencegah sengketa di kemudian hari, forum melibatkan Badan Pertanahan Nasional dan praktisi bantuan hukum guna memastikan kepastian hak atas tanah bagi pengelola koperasi.
Dari sisi kelembagaan, terungkap fakta bahwa dari sekitar 1.700 koperasi di Cianjur, hanya ±300 yang aktif. Karena itu, fokus utama diarahkan pada revitalisasi koperasi agar mampu menopang program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui tata kelola yang sehat dan produktif, di bawah pembinaan Dinas Koperasi Kabupaten Cianjur.
Forum juga menekankan kemandirian finansial koperasi berbasis integritas SDM. Koperasi didorong tumbuh dari simpanan dan partisipasi anggota, bukan semata mengandalkan dana stimulan pemerintah seperti APBN atau Dana Desa.
Dari unsur pemerintah daerah, perwakilan Pemerintah Kabupaten Cianjur menyampaikan pentingnya implementasi regulasi daerah, termasuk Perda No. 4 Tahun 2020, sebagai payung hukum penguatan ekonomi desa berbasis koperasi.
Kegiatan ini diprakarsai RBUC dengan ketua panitia Rasul Hamidi dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum RBUC Ridwan Marcel. Sinergi yang terbangun diharapkan menjadi langkah konkret memangkas ketimpangan ekonomi desa–kota di Kabupaten Cianjur, dengan menjadikan KDMP sebagai pilar ekonomi yang transparan, profesional, dan berpihak pada petani serta pedagang lokal—tanpa ketergantungan pada proyek politis. ***Jhd
