Jabar, suarajabarbanten.my.id – Upaya modernisasi birokrasi hingga ke tingkat desa terus diperkuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis digital. Transformasi ini bertujuan menciptakan proses pemilihan yang lebih transparan, cepat, dan akurat, seiring perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman komprehensif terkait sistem e-voting, mulai dari penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak hingga mekanisme pemungutan suara secara elektronik. Selain itu, aspek keamanan data menjadi perhatian utama, dengan penerapan prosedur perlindungan untuk mencegah potensi manipulasi maupun serangan siber selama proses berlangsung.
Tidak hanya itu, sistem verifikasi identitas pemilih juga diperkuat melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Hal ini dilakukan guna memastikan setiap warga hanya memiliki satu hak suara. Sementara itu, proses e-rekapitulasi memungkinkan hasil penghitungan suara dikirim secara real-time dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke pusat data kabupaten.
Digitalisasi Pilkades dinilai membawa berbagai keunggulan dibanding metode konvensional. Dari sisi waktu, proses penghitungan suara yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Tingkat akurasi pun meningkat signifikan karena meminimalisir kesalahan manusia, sekaligus menekan biaya logistik akibat berkurangnya penggunaan kertas. Transparansi juga semakin terbuka karena hasil dapat dipantau langsung oleh publik.
Secara khusus, Kepala Desa Jati, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, Tedi Mulyadi, yang turut mengikuti Bimtek tersebut, menilai kegiatan ini sangat strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa menghadapi era digital.
Ia menegaskan bahwa peran kepala desa tidak hanya sebatas mengikuti pelatihan, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengedukasi masyarakat terkait penggunaan sistem digital saat Pilkades. Selain itu, kesiapan dalam mengantisipasi kendala teknis seperti gangguan jaringan internet atau pemadaman listrik juga menjadi hal penting yang harus dipahami.
“Pengawasan terhadap jalannya sistem digital juga harus diperhatikan agar seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi,” ujarnya.
Pelaksanaan Bimtek Pilkades Digital di Bandung ini menjadi bukti kesiapan Jawa Barat dalam mengadopsi teknologi pada tata kelola pemerintahan, hingga ke level desa. Diharapkan, langkah ini mampu meningkatkan kualitas demokrasi desa yang lebih modern, efisien, dan terpercaya.***jhd
