Jatisari, Karawang. suarajabatbanten my.id || Kebijakan penjualan buku ajar berjudul “Romadon” di SMP Negeri 2 Jatisari, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, menuai perhatian dan keberatan dari sejumlah wali murid. Buku tersebut dijual dengan harga Rp10.000 per eksemplar berdasarkan kebijakan pihak sekolah. Senin, 2/03/2026
Sejumlah orang tua siswa menyampaikan keberatan karena menilai sekolah telah menerima bantuan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang seharusnya dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional sekolah, termasuk penyediaan bahan ajar.
Informasi penjualan buku “Romadon” diketahui disampaikan melalui surat edaran sekolah kepada para wali murid. Buku tersebut disebut sebagai bahan ajar pendukung untuk mata pelajaran tertentu. Namun, sebagian orang tua mempertanyakan urgensi pembelian buku tersebut.
“Saya cukup keberatan karena sekolah sudah menerima dana BOS. Mengapa masih ada pungutan untuk buku ini? Sebelumnya beberapa buku pelajaran bisa diperoleh tanpa biaya tambahan,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jatisari, Toni, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa buku “Romadon” bukan termasuk buku pelajaran wajib yang dibiayai melalui dana BOS.
“Buku ini merupakan bahan ajar tambahan untuk memperkaya materi pembelajaran siswa. Harga Rp10.000 yang ditetapkan merupakan harga dasar dan sudah disesuaikan, bahkan lebih rendah dari harga pasaran,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pihak sekolah telah berkoordinasi dengan komite sekolah terkait kebijakan tersebut. Dalam waktu dekat, sekolah berencana menggelar rapat bersama wali murid guna memberikan penjelasan secara rinci mengenai penggunaan dana BOS serta dasar pertimbangan penjualan buku tambahan tersebut.
Sekolah, lanjutnya, juga membuka ruang dialog bagi wali murid yang mengalami kendala ekonomi agar dapat dicarikan solusi secara musyawarah.
Sementara itu, Komite Sekolah SMP Negeri 2 Jatisari menyatakan siap mendampingi proses komunikasi antara pihak sekolah dan wali murid guna memastikan kebijakan yang diambil tetap mengacu pada peraturan yang berlaku serta mengedepankan asas transparansi.***Salman paris
