CIANJUR, JAWA BARAT – Ketua Umum Forum Silaturahmi Wartawan Indonesia (FSWI), B. Gunawan, angkat bicara menanggapi temuan janggal terkait realisasi Dana Desa (DD) di Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Fokus sorotan tertuju pada program Peningkatan Produksi Peternakan yang dinilai tidak akuntabel dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Berdasarkan data yang dihimpun, program pengelolaan peternakan dan pembangunan kandang tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp 209.350.200, yang bersumber dari total Dana Desa Cintaasih senilai Rp 1.583.226.000. Ironisnya, program yang sedari awal direncanakan untuk komoditas sapi tersebut, kini dilaporkan hanya menyisakan 2 ekor domba di lapangan.
B. Gunawan menyatakan bahwa ketimpangan antara besarnya anggaran dengan fakta di lapangan merupakan indikasi kuat adanya malpraktik administrasi dan dugaan tindak pidana korupsi.
"Anggaran dua ratus juta rupiah lebih itu bukan angka kecil. Sangat tidak masuk akal jika output dari anggaran sebesar itu hanya menyisakan dua ekor domba. Kami mempertanyakan transparansi Kepala Desa Cintaasih, Dedi Kusmara, dalam mengelola amanah dana rakyat ini," tegas B. Gunawan dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).
FSWI menegaskan tidak akan tinggal diam melihat adanya dugaan penyimpangan yang mencederai program pembangunan desa. Dalam waktu dekat, FSWI akan mengambil langkah formal untuk memastikan kasus ini diproses secara hukum.
- Audit Investigatif: Mendorong pihak Inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap SPJ (Surat Pertanggungjawaban) proyek tersebut.
- Laporan ke APH: Ketua Umum FSWI menyatakan akan segera melaporkan dugaan tindakan melawan hukum ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan.
- Pengawalan Kasus: FSWI akan menginstruksikan jaringan jurnalis di bawah naungannya untuk terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas.
"Kami memiliki tanggung jawab moral sebagai kontrol sosial. Jika ditemukan bukti kuat adanya penyelewengan, kami minta APH bertindak tegas tanpa pandang bulu. Jangan sampai Dana Desa dijadikan bancakan oleh oknum tertentu sementara produktivitas ekonomi warga dikorbankan," pungkas Gunawan. (Red)
