Cianjur Suara Jabar Banten (SJB) - Carut marut program Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa ), saat ini kian hangat jadi perbincangan publik. Tak terkecuali, kasus dugaan penyimpangan program BUMDesa Cibeureum Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur juga ikut mewarnai potret buram program tersebut.
Padahal, tujuan adanya program BUMDesa merupakan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian desa, pendapatan asli desa (PADes), dan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola potensi desa menjadi usaha produktif (barang & jasa) agar menciptakan lapangan kerja, pemerataan, dan kemandirian ekonomi desa. BUMDes berfungsi sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi desa yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan, bukan sekadar mengejar keuntungan.
Namun lain halnya dengan BUMDesa Cibeureum. Pasalnya, program tersebut hanya jadi isapan jempol belaka. Terbukti, semenjak adanya BUMDesa Cibeureum, dengan penyertaan modal senilai 30 juta rupiah yang bersumber dari dana desa ( DD ) tahun anggaran ( T.A ) 2021, tidak jelas juntrungannya.
Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Cibeureum, H. Agus, ketika dimintai tanggapannya terkait hal tersebut melalui pesan WhatsApp nya, tidak memberikan jawaban yang berarti.
Menanggapi hal itu, masyarakat Desa Cibeureum, Sesep Saepul Hidayat, pihaknya sangat menyesalkan adanya hal tersebut.
Menurutnya, fungsi BPD merupakan lembaga pengawas serta menampung aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja kepala desa sebagai pembina BUMDesa, agar pengelolaan BUMDesa bisa di pastikan berjalan efektif, transparan dan bermanfaat bagi desa.
" Jadi, kalau saja fungsi pengawasannya berjalan optimal, di yakini tidak akan muncul persoalan atau kasus di desa. Adapun masalah dana penyertaan modal BUMDesa, itu harus di selamatkan. Karena itu merupakan aset desa. Jangan hanya oret-oretan administrasi pertanggungjawaban saja " tandasnya, Rabu (14/01). (Gunawan/Kakah)
