Cipatat, 17 November 2025 — Ketua Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Bandung Barat, Riki Triyadi, menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 harus diarahkan secara lebih efisien agar mampu menjamin pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Berdasarkan data postur APBD 2025, Riki menyoroti beberapa ruang fiskal yang dapat dioptimalkan:
Belanja Pegawai sebesar Rp 1.507,79 M dengan realisasi 65,78% sebagai pos utama pembiayaan ASN, termasuk PPPK.
Belanja Barang dan Jasa yang baru terealisasi 50,71% dapat diefisienkan dengan mengurangi kegiatan yang kurang prioritas.
Belanja Modal dengan realisasi sangat rendah (19,33%) berpotensi ditunda sebagian untuk dialihkan ke kebutuhan pegawai.
Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 53,77 M yang belum terealisasi dapat digunakan bila disetujui DPRD.
SILPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp 78,23 M bisa dimanfaatkan sebagai tambahan pembiayaan.
“Kami melihat peluang nyata untuk memastikan kesejahteraan PPPK paruh waktu. Dengan efisiensi belanja dan pemanfaatan SILPA, kebutuhan gaji dapat terpenuhi tanpa mengganggu program prioritas daerah,” ujar Riki Triyadi.
Riki menekankan bahwa langkah ini tetap harus melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) dan mendapat persetujuan DPRD. Forum Guru dan Tenaga Kependidikan berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar hak-hak tenaga pendidik dapat terjamin.
Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Bandung Barat menegaskan bahwa pengelolaan APBD yang cermat dan efisien akan menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan pembiayaan PPPK paruh waktu, sekaligus menjaga kualitas layanan pendidikan di daerah.
