CIANJUR, 20 JANUARI 2026 – Pelaksanaan program sertifikat tanah gratis di Desa Sukajaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, kini tengah menjadi sorotan publik. Ketegangan mencuat setelah Sekretaris Desa (Sekdes) Sukajaya, Masruah, melontarkan tudingan adanya praktik pungutan liar (pungli) di tingkat Rukun Tetangga (RT).
Tudingan tersebut dinilai terburu-buru dan memicu kegaduhan yang mencederai hubungan kerja antar-aparatur desa.
Polemik ini bermula dari pernyataan Sekdes Masruah yang menegaskan bahwa program sertifikat tanah ini bebas biaya sepenuhnya. Namun, pernyataan tersebut disampaikan tanpa dibarengi penjelasan teknis mengenai biaya pendukung operasional seperti materai dan map berkas.
Akibatnya, koordinasi yang dilakukan pengurus RT di lapangan disalahartikan sebagai pungutan ilegal. Pihak RT 03 RW 11 merasa difitnah atas inisiatif kolektif yang dilakukan untuk membantu warga.
"Tidak ada niat melakukan pungutan. Dana Rp30.000 itu bersifat sukarela bagi warga yang ingin menitipkan pembelian materai dan map secara kolektif agar lebih praktis. Warga yang ingin membeli sendiri pun dipersilakan," ungkap salah satu perwakilan pengurus RT.
Sebagai bentuk protes atas tudingan sepihak tersebut, pihak RT mengambil langkah tegas dengan:
- Mengembalikan seluruh dokumen pengajuan milik warga.
- Mengembalikan uang titipan pembelian materai secara utuh.
- Mengarahkan warga untuk mengurus seluruh keperluan administrasi secara mandiri langsung ke kantor Desa Sukajaya.
Kondisi ini mengungkap adanya ego sektoral dan lemahnya koordinasi internal antara mandor desa dengan Sekretaris Desa. Perbedaan informasi yang diterima perangkat di tingkat bawah (RT) dengan pernyataan Sekdes di media atau publik telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengurus lingkungan.
Saat ini, warga dan pengurus lingkungan mendesak Pemerintah Desa Sukajaya, khususnya Sekdes, untuk melakukan klarifikasi terbuka. Masyarakat meminta agar komunikasi internal diperbaiki sehingga program pemerintah tidak menjadi bola panas yang membenturkan antar-perangkat desa.
Hingga saat ini, suasana di Desa Sukajaya masih diwarnai ketidakpastian administratif akibat pengunduran diri secara tidak langsung dari pihak RT dalam membantu proses pemberkasan program tersebut. (R2Sjb)
