Bogor – suara Jabarbanten Pembangunan TPT tembok penahan tanah desa weninggalih kecamatan jongol kabupaten bogor jawa barat, yang di danai dari anggaran bantuan keuangan (Bankeu) tahun 2025, menjadi sorotan tajam pengerjaan TPT tembok penahan tanah yang seharusnya mempermudah akses warga, justru menuai kritikan pedas karena disinyalir kualitasnya kurang baik, yang dinilai jauh dari kata layak dan terkesan asal jadi.
Padahal, anggaran yang digelontorkan untuk proyek ini tidaklah kecil, mencapai Rp. 350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan volume 650 M x 0,3 M x 0,5 M. kualitas pekerjaan yang buruk ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pemerintah untuk kepentingan publik.
Ketika tim media mencoba mencari konfirmasi ke kantor desa maupun ke rumh pa sekdes saat syh kunyjui kediaman pa sekdes bahkan syh ketemu di rumah nyh tida mengakuin sekdes
lokasi proyek, tersebut tim pelaksana kegiatan (TPK) yang seharusnya mengawasi jalannya pembangunan justru tidak berada di tempat. ketiadaan pengawasan ini diduga menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pengerjaan proyek menjadi kacau dan tanpa standar. kondisi ini mencerminkan minimnya tanggung jawab dari pihak-pihak terkait.
Sikap tidak kooperatif PK sekdes yg tida mengakuin dirinyh sekdes dia malah langsung kabur karna takut di kompirmasi
juga ditunjukkan oleh kepala desa weninggalih mamat, saat ditemui di kediamannya pada hari Jumat berturut"sampe hari ke 3
mamat tetap tidak ada di tempat seolah- olah menghindar tidak ada penjelasan yang jelas.
Sangat di sayangkan sikap prilaku kades weninggalih mamat tidak ada keterbukaan terhadap publik semakin memperkuat dugaan adanya masalah serius dalam pelaksanaan proyek bahkan publik juga berhak mendapatkan transparansi penuh dan penjelasan yang masuk akal dari pemimpin desa weninggalih penggunaan anggaran dan kualitas pembangunan yang buruk ini.hanya itu. pembangunan tersebut adalah pembangunan bantuan keuangan (Bankeu).
Pemerintah daerah (pemda) dalam hal ini pemerintah kabupaten bogor khususnya, diharapkan segera turun tangan untuk mengaudit proyek ini secara menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, bukan hanya sekadar menjadi proyek asal jadi yang merugikan masyarakat banyak. pungkas., (dindin)
